Anggota DPR Dukung Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Pejabat Bukan Prioritas di Jalan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyampaikan dukungannya terhadap gerakan sosial “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang ramai di media sosial. Gerakan ini lahir dari keresahan publik atas kebiasaan pejabat menggunakan sirene dan lampu strobo untuk meminta prioritas di jalan.

Tidak Ada Hak Istimewa
Soedeson menegaskan, pejabat tidak memiliki hak khusus untuk menggunakan sirene agar bisa lebih cepat sampai tujuan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat biasa sama pentingnya.
“Pejabat bukan berarti boleh minta jalan terus. Masyarakat juga punya urusan penting. Jadi, tidak ada alasan untuk merasa lebih berhak,” ujarnya.

Kesetaraan di Jalan Raya
Ia menilai prinsip kesetaraan di jalan harus dijunjung tinggi. Jika pejabat terlalu sering menggunakan sirene tanpa alasan mendesak, hal itu bisa melukai hati rakyat.
“Kalau pejabat selalu minta prioritas, seolah-olah rakyat nomor dua. Ini tidak sehat,” tegasnya.

Bahaya di Balik Sirene dan Strobo
Soedeson juga menyoroti dampak bahaya lalu lintas. Menurutnya, penggunaan sirene kerap disertai manuver zig-zag yang bisa memicu kecelakaan dan mengganggu pengendara lain.

Solusi dan Batasan
Ia mengusulkan agar sirene hanya dipakai untuk pihak yang benar-benar membutuhkannya, seperti Presiden, tamu negara, atau ambulans. “Kalau saya pribadi, lebih baik berangkat lebih awal daripada bikin orang lain tersingkir di jalan,” ucapnya merendah.

Asal-usul Gerakan
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” muncul sebagai protes masyarakat terhadap penyalahgunaan sirene oleh kendaraan pejabat maupun sipil yang tidak dalam kondisi darurat. Publik menilai, kebiasaan itu tidak adil dan mengganggu kenyamanan bersama.

Penutup
Dengan sikapnya, Soedeson berharap pesan sederhana ini bisa jadi pengingat bahwa pejabat sekalipun harus menghormati hak bersama di jalan raya.